Ketua DPR RI Aceh Butuh Keadilan

BANDA ACEH - Ketidakadilan dan kemiskinan yang masih terjadi di Aceh hingga kini, harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. “Ketidakadilan harus diakhiri, karena itulah yang dibutuhkan Aceh sekarang,” ujar Ketua DPR RI, Dr Marzuki Alie saat berkunjung ke Kantor Harian Serambi Indonesia di kawasan Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis (26/12) kemarin.

Marzuki Alie mengemukakan hal itu saat mengutarakan pemikirannya mengenai kebutuhan utama Aceh pasca-MoU Helsinki maupun analisisnya mengenai situasi politik nasional sekarang ini.

Menanggapi pertanyaan Serambi tentang seberapa serius DPR RI mendorong lahirnya UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), mengingat undang-undang itu saat ini sangat dibutuhkan DPR Aceh sebagai sandaran bagi Rancangan Qanun KRR yang akan disahkan menjadi qanun, Marzuki Alie menyatakan, DPR RI belum menjadikan RUU KKR sebagai prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Malah, menurutnya, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso yang dipercaya mengawal pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dan Papua belum pernah merekomendasikan kepada Pimpinan DPR bahwa UU KKR merupakan hal yang mendesak bagi Aceh pasca-MoU Helsinki.

DPR RI, kata Marzuki, selalu berpikir dan mengupayakan tercapainya apa yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun, menurut Marzuki, juga bersikap seperti itu. “Saya kira, SBY merupakan orang yang sangat arif melihat semua itu. Hardware-nya harus mendukung terlebih dahulu, baru yang lainnya,” kata Marzuki Alie.

Konkretnya, kata Marzuki, hardware yang sangat dibutuhkan Aceh saat ini adalah keadilan dan berkurangnya angka kemiskinan secara signifikan. “Sekarang ini tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi. Saya sudah beberapa kali ke Aceh dan sempat mengunjungi salah satu kabupaten yang angka kemiskinannya mencapai 27 persen. Ini angka yang sangat tinggi dan sangat memprihatinkan,” kata Marzuki yang sebelumnya pernah berkunjung ke Aceh Timur dan Kota Langsa.

Kalau persoalan-persoalan tersebut (ketidakadilan dan kemiskinan -red) bisa diselesaikan, maka masyarakat Aceh baru akan merasakan manfaat dari pemenuhan janji-janji (di dalam MoU Helsinki -red) itu. “Kalau semua masyarakat Aceh sudah berpendidikan dan angka kemiskinan juga menurun, maka janji-janji yang sudah disepakati itu akan mudah terpenuhi,” ujarnya.

Ia juga memuji Gubernur Aceh, Zaini Abdullah sebagai gubernur yang moderat dan sangat memahami mengapa belum semua butir-butir MoU Helsinki maupun pasal-pasal UUPA terlaksana. Misalnya, belum ada Pengadilan HAM maupun KKR di Aceh. “Tapi Presiden SBY sudah komit akan mewujudkan semua itu sebelum masa jabatannya berakhir,” kata Marzuki yang separtai dengan SBY.

Arah reformasi 

Sebelumnya, secara singkat Marzuki memaparkan situasi politik negara. Ia berpendapat, reformasi yang telah dihasilkan gerakan mahasiswa tahun 1998 tidak menghasilkan arah yang benar. Hal itu, karena mahasiswa tidak memberikan kontribusi berkelanjutan, tapi malah mengembalikannnya kepada para interest politik. 

“Setelah menghasilkan gerakan reformasi, seharusnya mahasiswa tidak menyerahkannya kembali kepada pelaku politik, lalu kembali ke kampus. Seharusnya mereka juga mengerti langkah yang harus dilakukan selanjutnya serta memberi kontribusi lebih lanjut dari apa yang sudah mereka lakukan,” jelasnya. 

 Karenanya ke depan dan pada masa demokrasi ini, ulas Marzuki, mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang memiliki intelektualitas diharapkan dapat mengambil peran dalam menentukan masa depan bangsa. “Kalau kampus tidak memgambil peran, maka arah politik kita akan ditentukan oleh masyarakat yang kemampuan intelektualnya rendah. Ini tidak sehat dalam konstelasi politik bangsa,” ujarnya. 

 Ia juga berpendapat bahwa Indonesia belum pernah bersungguh-sungguh menyiapkan para politisinya menjadi negarawan. “Itu karena proses rekrutmennya yang instan, pragmatis,” ulas Marzuki Alie.

Kunjungan Marzuki ke Serambi Indonesia kemarin didampingi anggota DPR RI Ir Nova Iriansyah MT dan sejumlah kader Demokrat. Juga hadir Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah, Mirza Thabrani. Marzuki dan rombongan disambut Pemimpin Umum Sjamsul Kahar, Redaktur Pelaksana Yarmen Dinamika, dan Sekretaris Redaksi Bukhari M Ali. 

 Kedatangan Marzuki ke Aceh untuk menyampaikan orasi ilmiah di depan pengurus APTISI dan pimpinan PTS se-Aceh, juga menjadi tamu kehormatan di Kampus Unsyiah. (sr)